JOMBANG – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jombang, Rohmadi, melontarkan kritik pedas terhadap kecenderungan apatisme gerakan mahasiswa saat ini.
Dalam Forum Talk Show yang digelar Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Jombang (IKABEMJO) di Aula Bung Tomo Pemkab Jombang, Minggu (1/3/2026), Rohmadi mendesak mahasiswa untuk kembali ke khitah sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
Rohmadi menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh menjadi penonton di tengah dinamika demokrasi yang kian kompleks.
Ia menyebut pentingnya posisi mahasiswa sebagai penjaga nurani publik yang bertugas memastikan setiap kebijakan penguasa tidak melenceng dari kepentingan rakyat.
Mahasiswa memiliki nalar kritis transformatif yang harus disampaikan kepada pemerintah. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah yang tak pro rakyat.
“Mahasiswa adalah penjaga nurani publik. Perannya bukan sekadar formalitas akademik, tetapi memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rel kepentingan rakyat,” tegas Rohmadi di hadapan ratusan aktivis kampus.
Mantan aktivis PMII ini mengingatkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam aksi tanpa substansi.
Ia menuntut gerakan mahasiswa di Jombang lebih intelektual dengan mengedepankan riset dan data sebelum melontarkan kritik kepada pemerintah.
“Gerakan mahasiswa harus rasional, bukan emosional. Kritik harus dibangun di atas landasan ilmiah. Jangan hanya ikut arus atau sekadar rame di media sosial tanpa kajian akademik yang kuat,” ujarnya.
Rohmadi juga menyentil fenomena Fear of Missing Out (FOMO) di kalangan mahasiswa. Ia menilai banyak mahasiswa yang lebih sibuk mengomentari isu nasional yang viral namun buta terhadap persoalan di depan mata, seperti tata kelola pemerintahan desa, pengangguran, dan kebijakan daerah di Jombang.
Di era digital, Rohmadi memandang mahasiswa yang gagap teknologi sebagai ancaman bagi demokrasi. Ia mendorong penggunaan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI bukan untuk plagiasi, melainkan sebagai alat advokasi kebijakan dan analisis data guna membongkar ketimpangan sosial.
“Jangan gagap teknologi. Gunakan AI untuk memperkuat argumen dan riset kebijakan, bukan malah menyebarkan hoaks atau terjebak debat kusir yang tidak produktif,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Rohmadi menantang mahasiswa untuk menjadi mitra kritis yang berani menghadapi kepala daerah dalam hal ini Bupati Jombang secara konstruktif.
Ia menegaskan bahwa tanpa kontrol sosial yang kuat dari mahasiswa, kekuasaan pemerintahan cenderung akan korup dan mengabaikan publik.
“Kalau ada kebijakan daerah yang melenceng, sampaikan kajiannya, temui kepala daerahnya, ajukan solusi. Demokrasi yang sehat butuh penyeimbang, dan mahasiswa adalah garda terdepan untuk itu,” pungkasnya.
Komentar