Jatimkita.com – Jombang, Kinerja PT BPR Bank Jombang Perseroda dalam mengelola perusahaan daerah menarik perhatian DPRD Kabupaten Sragen. Bahkan, lembaga keuangan milik Pemkab Jombang itu menjadi salah satu rujukan bagi Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Sragen dalam menyusun kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.
Hal itu terlihat dari kunjungan kerja Pansus V DPRD Kabupaten Sragen ke kantor Bank Jombang, Selasa (10/11/2026). Kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menggali pengalaman dan strategi pengelolaan BUMD agar dapat diterapkan dalam pengembangan perusahaan daerah di Kabupaten Sragen.
Rombongan DPRD Sragen diterima langsung jajaran direksi PT BPR Bank Jombang Perseroda beserta sejumlah pejabat eksekutif di ruang rapat Bank Jombang sekitar pukul 10.00 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai berbagai aspek pengelolaan BUMD. Mulai dari penguatan kelembagaan, tata kelola perusahaan, inovasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan bisnis, hingga dukungan pemerintah daerah.
Pembahasan itu menjadi penting bagi Pansus V DPRD Sragen karena hasil kunjungan akan menjadi salah satu bahan referensi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.
Direktur Bank Jombang, Afandi Nugroho, mengatakan pengelolaan BUMD harus dilakukan secara profesional dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan perusahaan. Lebih dari itu, keberadaan BUMD harus mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
“Perusahaan harus dikelola dengan prinsip profesional sehingga tidak hanya mementingkan laba perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” ujar Afandi. Sabtu (14/11).
Menurutnya, Bank Jombang selama ini berupaya menjaga kinerja perusahaan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui laba perusahaan yang secara berkala mampu mengembalikan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Jombang.
Afandi menambahkan, keberhasilan pengelolaan BUMD membutuhkan perencanaan bisnis yang matang, target kinerja terukur, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan perusahaan.
Dalam kesempatan tersebut, Bank Jombang juga memaparkan pengalaman menjalankan fungsi intermediasi perbankan, yakni menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas manfaat keberadaan BUMD.
Melalui studi banding tersebut, diharapkan DPRD Kabupaten Sragen memperoleh gambaran mengenai pentingnya penyertaan modal yang disertai perencanaan bisnis, pengawasan, serta indikator keberhasilan yang jelas.
Pertukaran pengalaman antardaerah ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya BUMD yang sehat, profesional, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.(WAG)
Komentar