JatimKita.com – Mojokerto, Mutasi empat perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berbuntut gugatan. Kebijakan rotasi jabatan yang dilakukan kepala desa setempat dinilai tidak sesuai prosedur dan diduga mengandung unsur kesewenang-wenangan.
Keberatan tersebut dilayangkan empat perangkat desa melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum SSA Al-Wahid kepada Kepala Desa Brangkal. Mereka mempersoalkan proses mutasi yang berujung pelantikan pada 9 November 2026.
Empat perangkat desa yang mengajukan keberatan yakni Muklasin, Muhammad Nasrulloh, Andi Habirudin, dan Imam Bukhari. Mereka menilai keputusan mutasi tersebut cacat hukum karena tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Ketua tim advokat dari Firma Hukum SSA Al-Wahid, Syarahuddin atau yang akrab disapa Reza, mengatakan kliennya dimutasi tanpa melalui prosedur yang semestinya. Bahkan, pelantikan dilakukan tanpa kehadiran keempat perangkat desa tersebut.
“Klien kami telah dimutasi dan dilaksanakan pelantikan tanpa dihadiri oleh klien kami pada 9 November 2026. Perpindahan jabatan antar perangkat desa ini tidak benar karena menabrak mekanisme yang ada, tidak sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,” ujar Reza, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Brangkal Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026, terdapat empat perangkat desa yang mengalami pergeseran jabatan.
Andi Habirudin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Desa dimutasi menjadi Kepala Seksi Pelayanan. Imam Bukhari yang sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pelayanan bergeser menjadi Kepala Urusan Keuangan.
Selanjutnya, Muklasin yang sebelumnya menjabat Kepala Dusun Brangkal dimutasi menjadi Kepala Urusan Umum dan Perencanaan. Sementara Muhammad Nasrulloh yang sebelumnya menjabat Kepala Urusan Keuangan bergeser menjadi Kepala Dusun Brangkal.
Reza menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang mereka jadikan dasar keberatan, mutasi perangkat desa harus melalui sejumlah tahapan. Di antaranya musyawarah antara kepala desa dan perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara, hingga adanya surat pernyataan kesanggupan dimutasi.
Proses tersebut juga disebut harus dilanjutkan dengan pengajuan rekomendasi tertulis kepada camat, usulan kepada bupati, hingga terbitnya keputusan bupati sebelum kepala desa menerbitkan SK mutasi dan melaksanakan pelantikan.
Selain mempersoalkan prosedur, pihaknya juga mempertanyakan alasan dilakukannya rotasi terhadap empat perangkat desa tersebut. Menurut mereka, kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Desa Brangkal hanya terdapat pada satu posisi.
Padahal, keempat perangkat desa tersebut diklaim selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, disiplin, serta tidak memiliki catatan pelanggaran kinerja.
“Keputusan ini juga terindikasi sebagai tindakan kesewenang-wenangan atau abuse of power karena dilakukan tanpa persetujuan yang bersangkutan maupun adanya pelanggaran aturan oleh perangkat desa terkait,” tegasnya.
Melalui surat keberatan tersebut, kuasa hukum meminta Kepala Desa Brangkal meninjau kembali sekaligus membatalkan dan mencabut SK Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026. Mereka juga meminta agar keempat kliennya dikembalikan ke jabatan semula.
Pihak kuasa hukum memberikan waktu tujuh hari sejak surat keberatan diterima untuk mendapatkan tindak lanjut dari kepala desa. Jika tidak ada penyelesaian, mereka menyatakan siap menempuh langkah hukum lanjutan.
“Kami akan ke dewan dulu, ke bupati. Jika tidak ada titik temu, akan kami gugat ke PTUN Surabaya,” pungkasnya.
Surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada Camat Sooko sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus meminta pengawasan atas persoalan mutasi perangkat Desa Brangkal tersebut.(WAG)
Komentar