JOMBANG – Pengelolaan RSUD Jombang kian amburadul. Pengamat publik sekaligus pakar hukum, Solikin Ruslie melontarkan kritik keras terkait penunjukan kembali dr. Puji Umbaran sebagai pimpinan rumah sakit, yang dinilai kental dengan nuansa nepotisme dan minim prestasi.
Solikkn menyatakan bahwa langkah ini merupakan kemunduran bagi institusi kesehatan milik pemerintah daerah tersebut.
Ia menyebut bahwa usia dan rekam jejak dr. Puji yang dianggap tidak lagi relevan untuk membawa perubahan positif bagi RSUD.
“Secara umur sebenarnya sudah tua. Kalau mau diganti, ya diganti yang lebih segar dan berprestasi. Prestasinya (dr. Puji) ya begitu-begitu saja. Lah, sekarang ditarik kembali itu ada apa?” ujar dia.
Dosen Untag Surabaya ini secara terang-terangan mengungkap adanya dugaan pembangunan dinasti di lingkungan RSUD Jombang.
Ia menyebut penunjukan ini berkaitan erat dengan hubungan keluarga pimpinan daerah dan kepentingan partai politik tertentu.
“Keadaannya sudah memunculkan rumor karena sejak awal dia sudah mengangkat keluarga Bupati menjadi bagian keuangan. Saya tidak kaget, bahkan faktanya mungkin lebih parah,” lontarnya.
Lebih lanjut, Solikin mempertanyakan sikap diam Dewan Pengawas RSUD hingga DPRD Jombang, khususnya Komisi D, yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.
Ia menduga ada benturan kepentingan karena kedekatan partai antara legislatif dan eksekutif.
“Apakah diamnya DPRD itu karena Ketua Komisinya satu partai dengan Bupati, atau memang ketidakmampuan memperbaiki ini lewat jalur legislatif?” cetusnha.
Persoalan lain adalah pembatalan mendadak rencana relokasi RSUD Jombang oleh Bupati, padahal rencana tersebut sebelumnya telah disetujui DPRD.
Ia menekankan bahwa keputusan Bupati ini berpotensi merugikan keuangan negara.
Berdasarkan data yang dihimpun, sambung dia anggaran sekitar Rp600 juta telah digelontorkan untuk keperluan survei dan kajian relokasi. Dengan batalnya rencana tersebut, dana tersebut terancam menjadi sia-sia.
“Tanahnya sudah disiapkan, dibeli mahal-mahal. Kalau tidak jadi relokasi, lalu anggaran survei dan kajian sebesar 600 juta itu lari ke mana? Ini potensi kerugian negara yang nyata,” tegas Solikin.
Alih-alih relokasi, muncul wacana pengembangan gedung hingga sepuluh lantai di lokasi lama.
Namun, Solikin Ruslie menilai opsi ini tidak rasional secara teknis dan finansial. Konstruksi gedung lama dianggap tidak dirancang untuk menopang beban gedung bertingkat tinggi, sehingga justru akan memakan biaya lebih besar karena harus membongkar struktur lama.
Selain itu, masalah klasik seperti keterbatasan lahan parkir yang amburadul dan kemacetan di jalan utama tetap tidak akan teratasi tanpa relokasi.
“Padahal saat rumah sakit menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), harapannya agar pelayanan bisa lebih cepat dan mandiri. Sekarang sistem yang sudah bagus malah dirusak. Aroma tidak sedap ini pasti akan memunculkan masalah besar di kemudian hari,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Keluhan masyarakat terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang berbuntut panjang.
Setelah mencuat dugaan rangkap jabatan yang dinilai menurunkan kualitas pelayanan, kini muncul pengakuan dari sumber terpercaya bahwa Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, diduga mengangkat anggota keluarga atau kedua anaknya menjadi pegawai di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Narasumber membeberkan data bahwa terdapat dua pegawai di RSUD Jombang yang merupakan anak dari direktur, yakni berinisial MHFA dan NA.
“Ada dua anaknya, sudah ramai diperbincangkan, namanya MHFA panggilannya F dan NA panggilannya N,” ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan tersebut.
Meski demikian, sumber ini enggan memberikan keterangan secara rinci mengenai jabatan dan posisi kedua anak direktur RSUD tersebut.
“Adalah, pokoknya, lulusannya teknik industri dan hukum,” ucapnya singkat.
Disisi lain, ada narasumber lain yang mengatakan bahwa ada tiga pejabat penting di RSUD Jombang juga diduga masih memiliki hubungan kerabat bupati.
“Keluarga bupati juga ada disitu (RSUD), ada tiga malah, jabatannya juga lumayan strategis,” lontarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Direktur RSUD Jombang, dr. Pudji Umbaran, tidak membenarkan namun juga tidak membantah kabar itu. Kendati demikian, dirinya menegaskan bahwa siapapun diperbolehkan bekerja di RSUD dengan catatan memiliki kompetensi.
“Semua masyarakat boleh bekerja di RSUD Jombang. Sepanjang memiliki kompetensi yang sesuai untuk peningkatan kinerja pelayanan di RSUD Jombang,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi.
Komentar