Jatimkita.com – Jombang, Kehadiran Bupati Jombang H. Warsubi dalam wawancara di CNN Indonesia, pada program CNN Prime Plus, Senin (18/8/2025) jam 19.30 – 20.15 WIB menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah Warsubi yang tampil di panggung nasional dinilai sebagai bentuk sikap empatik sekaligus partisipatif dalam mencari solusi atas kegelisahan masyarakat terkait kebijakan pajak daerah.
Pengamat politik Agung Baskoro menilai, kehadiran Warsubi menjadi pembeda dibandingkan kepala daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
“Ada yang beda antara Jombang dengan Pati. Satu, saya sangat mengapresiasi Pak Warsubi mau tampil di CNN Malam ini. Karena nggak gampang dia bicara di depan publik khalayak nasional di tengah beragam masalah daerah muncul,” ungkap Agung.
Ia melihat Warsubi sebagai Bupati Jombang memiliki itikad untuk melakukan komunikasi dua arah secara partisipatorik ke publik secara luas.
“Awalnya saya menyangka seluruh kepala daerah di Indonesia baru bergerak ketika ada Pati effect. Ternyata Pak Bupati Jombang ini tidak. Langkah-langkahnya justru dilakukan sebelum Pati Effect muncul,” ungkap lulusan UGM ini.
Ia menegaskan, Jombang berbeda dengan Pati. Jika di Pati kebijakan kenaikan pajak terkesan berjalan sepihak tanpa ada komunikasi dengan DPRD maupun masyarakat, maka Warsubi justru mengambil jalan berbeda.
“Bupati Jombang sangat komunikatif dan empatik. Beliau tidak hanya peduli terhadap kegelisahan masyarakat akibat naiknya pajak, tetapi juga membuka ruang dialog dengan DPRD agar penyusunan maupun revisi perda berjalan baik. Ini kontras dengan Pati, yang komunikasi publiknya cenderung satu arah dan buruk. Bukan malah mengademkan justru malah menantang warga. Ini beda Jombang dengan Pati,” tegas Agung Baskoro.
Dalam wawancara tersebut, Agung Baskoro juga menekankan pentingnya pemerintah pusat dan para kepala daerah mempertimbangkan daya beli serta pendapatan masyarakat ketika membuat kebijakan pajak.
“Kenaikan harus rasional, jangan berlebihan, dan dilakukan bertahap. Saya juga mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memberi batasan minimum dan maksimum tarif pajak,” ujar Founder & Executive Director Triaspolitika ini.
Sementara itu, Bupati Jombang, H Warsubi yang hadir didampingi Wakil Bupati Salmanudin, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, Sekdakab Jombang Agus Purnomo dan Hartono Kepala Bapenda Jombang mengatakan, sebenarnya sejak awal menjabat, ia mengaku telah meminta Bapenda Jombang untuk membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan maupun masukan.
“Saya imbau bagi masyarakat yang keberatan untuk segera menghubungi Bapenda atau menghubungi desa. Nanti bersama akan bisa dilakukan validasi sehingga bisa dipastikan pembayaran PBB-P2 nya menurun. Terima kasih masyarakat Jombang,” pungkasnya.(WAG)
Komentar