Jatimkita com, Jombang – Tudingan dugaan korupsi hingga mark-up anggaran proyek pembangunan pos jaga di lingkungan Pemkab Jombang dibantah keras oleh Kepala Bagian Umum Setdakab Jombang, Eryk Arif. Ia memastikan proyek yang bersumber dari P-APBD 2026 tersebut telah melalui mekanisme pengadaan pemerintah dan dapat dipantau secara terbuka.
Bantahan itu disampaikan Eryk saat memberikan klarifikasi kepada awak media. Ia menilai sejumlah pemberitaan salah satu media siber berinisial BN telah membangun opini tendensius tanpa didahului konfirmasi kepada pihaknya.
Menurut Eryk, pemberitaan tersebut tidak hanya mempersoalkan proyek pembangunan pos jaga, tetapi juga memuat tudingan praktik korupsi, mark-up anggaran alat tulis kantor (ATK), konsumsi hingga pemeliharaan gedung di Bagian Umum Setdakab Jombang.
“Ini saya kira sifatnya sangat tendensius,” ujar Eryk dalam keterangannya Senin (16/11).
Ia kemudian menjelaskan bahwa pembangunan pos jaga merupakan kegiatan yang masuk dalam P-APBD Tahun Anggaran 2026. Paket pekerjaan tersebut juga telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
Proses pengadaannya menggunakan metode pengadaan langsung dengan pelaksana CV Persada Mulia. Sementara jasa konsultansi dikerjakan CV Nasr Konsultan.
“Jumlah anggarannya adalah Rp 79.902.856 sekian,” ungkapnya.
Eryk menegaskan, besaran anggaran tersebut telah melalui perhitungan dan dilengkapi Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Ia juga menyebut proses pengadaan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang.
Terkait persoalan papan informasi proyek yang sebelumnya disorot, Eryk mengakui sempat ada persoalan pemasangan. Namun, ia memastikan papan informasi tersebut kini sudah terpasang.
“Jadi ini kemarin sudah terpasang,” jelasnya.
Eryk juga meluruskan penggunaan istilah rehabilitasi dalam nomenklatur kegiatan yang dipersoalkan. Menurutnya, nomenklatur subkegiatan memang menggunakan istilah pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Namun, kode rekening anggarannya masuk belanja modal gedung dan bangunan.
Artinya, pekerjaan pos jaga tersebut merupakan pembangunan baru dari nol, bukan rehabilitasi bangunan lama.
“Ini adalah pekerjaan yang dimulai dari nol, bukan pekerjaan rehabilitasi yang ada bangunan sebelumnya. Jadi ini dimulai dari nol dipastikan dan ini belanja modal,” tegasnya.
Selain mempersoalkan aspek teknis proyek, Eryk juga keberatan dengan pemberitaan yang dinilainya telah menyerang ranah pribadi. Ia membantah narasi yang menyebut dirinya kebakaran jenggot, cemas, hingga merasa kebal hukum.
Ia menilai tudingan tersebut merupakan opini pribadi yang tidak didukung fakta.
“Kalau yang diduga kebal hukum dan lain-lain, saya kira ini sifatnya opini pribadi yang tidak berdasar,” katanya.
Eryk menegaskan, Bagian Umum Setdakab Jombang telah menjalankan tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.
Ia menyebut proses pengadaan juga telah mengikuti Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026. Informasi paket pekerjaan dapat diakses masyarakat melalui sistem SiRUP maupun Inaproc.
“Di SiRUP itu sudah dijelaskan paket pekerjaannya. Semua orang bisa mengakses itu sebagai wujud keterbukaan informasi publik kami,” paparnya.
Terkait progres pembangunan, Eryk menyebut pekerjaan telah mencapai 80,25 persen. Capaian tersebut diklaim lebih cepat 34,99 persen dibandingkan jadwal rencana.
Kontrak pekerjaan sebenarnya dijadwalkan rampung pada awal Desember 2026. Namun, pihaknya memperkirakan pembangunan dapat diselesaikan pada akhir November 2026.
“Pelaksanaannya sudah mencapai 80,25 persen, lebih cepat 34,99 persen dari jadwal rencana. Insyaallah akhir November 2026 sudah selesai,” terangnya.
Mengenai sorotan cat yang disebut mengelupas dalam pemberitaan tersebut, Eryk menyatakan pekerjaan masih berlangsung dan belum memasuki tahap serah terima hasil pekerjaan.
Karena itu, menurutnya, temuan kekurangan fisik selama proses pengerjaan masih menjadi tanggung jawab kontraktor untuk diperbaiki.
Bahkan setelah pekerjaan diserahterimakan, pelaksana masih memiliki kewajiban pemeliharaan selama enam bulan.
“Barang belum diserahterimakan, artinya ini masih proses. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, pasti bisa diperbaiki. Pelaksana juga punya kewajiban selama enam bulan masa pemeliharaan,” jelasnya.
Meski membantah berbagai tudingan tersebut, Eryk menyatakan pihaknya tidak keberatan jika proyek pembangunan pos jaga diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Jombang.
Ia menegaskan, penilaian mengenai ada atau tidaknya kerugian negara maupun dugaan kemahalan anggaran bukan ditentukan berdasarkan asumsi pemberitaan, melainkan melalui pemeriksaan lembaga yang berwenang.
“Kalau misalkan ada Inspektorat turun, silakan. Kami akan menyampaikan apa adanya karena memang semua yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan,” tandas mantan Camat Peterongan tersebut.(WAG)








Komentar